FK Unpad Terapkan Penyesuaian Pola Kerja dan Kegiatan Akademik Tahun 2026

Bandung, fk.unpad.ac.id – Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) melakukan penyesuaian pola kerja dan kegiatan akademik sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah melalui Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026. Kebijakan ini diterapkan guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta optimalisasi layanan pendidikan tinggi di lingkungan FK Unpad.

Penyesuaian ini mencakup empat aspek utama, yaitu pola kerja karyawan, kegiatan akademik, optimalisasi digitalisasi layanan, serta efisiensi mobilitas dan energi.

Penyesuaian Pola Kerja Karyawan

Dalam pelaksanaannya, FK Unpad menetapkan skema kerja sebagai berikut:

• Work From Office (WFO): Senin–Kamis
• Work From Home (WFH): Jumat
• Minimal 50% kehadiran WFO di kantor

Sementara itu, dosen diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan kebutuhan pembelajaran, dengan ketentuan perguruan tinggi dapat mengatur satu hari WFH dalam satu minggu.

Penyesuaian Kegiatan Akademik

Kegiatan akademik dilaksanakan dengan pendekatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara proporsional, khususnya untuk:

• Semester 5 ke atas
• Program Pascasarjana

Penyesuaian dilakukan berdasarkan kesiapan masing-masing program studi. Adapun kegiatan yang tetap dilaksanakan secara tatap muka meliputi:

• Praktikum
• Laboratorium
• Klinik dan rumah sakit
• Ujian
• Kegiatan studio dan lapangan

Optimalisasi Digitalisasi Layanan

FK Unpad juga mendorong optimalisasi pemanfaatan platform digital untuk mendukung layanan akademik dan administrasi, antara lain:

• Bimbingan skripsi, tesis, dan disertasi
• Seminar proposal dan rapat akademik
• Layanan administrasi mahasiswa

Efisiensi Mobilitas dan Energi

Sebagai bagian dari komitmen efisiensi, diterapkan kebijakan:

• Penggunaan AC minimal pada suhu 25°C
• Penggunaan listrik secara efisien
• Pembatasan kendaraan dinas non-mendesak
• Pengurangan perjalanan dinas (dalam negeri hingga 50% dan luar negeri hingga 70%)

Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja institusi sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan.